SKEMA INSENTIF DALAM PENGEMBANGAN IPTEK

PENDAHULUAN

1. Pengembangan Kemampuan Iptek, faktor dominan dalam Pembangunan Nasional

Pengembangan kemampuan Iptek menjadi salah satu faktor dominan bagi negara manapun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kemakmuran rakyat, serta melindungi kepentingan dan kedaulatan negara. Terlebih lagi dengan laju perkembangan Iptek yang terus meningkat dengan kecepatan semakin tinggi, maka tiada pilihan lain bagi setiap negara kecuali berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bila dicermati dengan sungguh-sungguh, setidaknya ada tiga kemungkinan kejadian yang tidak menguntungkan bagi negara manapun yang tidak dapat mengembangkan kemampuan Ipteknya, yaitu:

Pertama secara relatif maupun absolut mengalami ketinggalan dalam hal tingkat kecerdasan bangsa, kemakmuran rakyat, dan perlindungan terhadap kepentingan serta kedaulatannya.

Kedua dengan posisi ketertinggalan tersebut, maka kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan dalam hubungan antar bangsa menjadi rendah

Ketiga dalam kondisi inferioritas seperti itu, maka semakin jauh kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan nilai tambah dari setiap upaya yang dilakukannya.

Dengan demikian jelas bahwa pengembangan kemampuan Iptek menjadi kepentingan yang bersifat strategik bagi semua negara untuk dapat mencapai kemajuan dan perkembangan sesuai harapan.

2. Berbagai Permasalahan Utama dalam Pengembangan Kemampuan Iptek

Bangsa Indonesia masih harus berjuang keras dalam pengembangan kemampuan Iptek, karena menghadapi beberapa permasalahan utama dan mendasar, antara lain:

Pertama tingkatan secara umum dalam menyerap dan mengembangkan Iptek masih terbatas pada kemampuan untuk menggunakan dan atau modifikasi. Pada tingkatan seperti ini masih memerlukan upaya lebih besar untuk mampu mengembangkan, menemukan dan menerapkan teknologi baru. Penemuan, pengembangan, dan penerapan teknologi yang benar-benar baru dan sesuai dengan keunggulan komparatif yang ada, untuk yang selanjutnya mampu menempatkan kita pada keunggulan kompetitif.

Kedua pengembangan kemampuan Iptek membutuhkan sumber daya manusia yang cukup, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya, sementara itu sumber daya manusia yang tersedia masih sangat terbatas. Gambaran mengenai keadaan ini dengan segera dapat dipahami bilamana dilakukan pembandingan dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di negara-negara yang telah maju dalam pengembangan kemampuan Ipteknya.

Ketiga anggaran dari usaha pemerintah yang tersedia untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kemampuan Iptek masih terbatas pula, sedangkan peran serta swasta dan kalangan industri belum berjalan secara optimal. Perkiraan sementara prosentase anggaran Iptek yang dianggap cukup untuk bisa mendukung pengembangan kemampuan Iptek adalah 2% dari GDP dan 80% dari seluruh pembiayaan ini berasal dari swasta.

Kemampuan penyediaan anggaran Iptek baru mencapai 0,3 % dari DGP dan prosentase peran swasta yang hanya mengambil bagian 20 % dari seluruh pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan, mencerminkan komposisi yang jauh dari ideal. Betapapun juga, harus disadari dan diakui bahwa keadaan ini mencerminkan pula pengembangan kemampuan Iptek yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan belum mampu mengadaptasi diri secara fleksibel dengan kecenderungan perkembangan industri yang berorientasi pasar.

Keempat pada tingkatan operasional, sistem dan kelembagaan dalam pengembangan kemampuan Iptek diperkirakan belum memenuhi kebutuhan minimal yang dipersyaratkan agar proses pengembangan kemampuan Iptek berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun seara konseptual sistem dan kelembagaan yang ada nampaknya telah cukup mampu menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan derap langkah pengembangan kemampuan Iptek; namun keluaran yang dihasilkan dalam proses pengembangan kemampuan Iptek belum berjalan secara efektif dan efisien. Tingkatan optimal proses pengembangan kemampuan Iptek yang efektif dan efisien, hanya mungkin dicapai bila kesetaraan dan kesepadanan dalam sisi peningkatan kapasitas Iptek sebanding dengan kebutuhan pemanfaatannya dalam dunia industri dan dunia usaha pada umumnya.

Keempat permasalahan utama ini saling terkait satu terhadap yang lain, oleh karena itu cara-cara penanganannya harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Dengan konsep penanganan secara parsial baik dalam substansi maupun dimensi waktunya, sulit diharapkan untuk membuahkan hasil nyata. Hal lain yang sangat diperlukan dalam upaya keluar dari lingkaran permasalahan ini adalah membangkitkan semangat dan kemampuan semua pihak dalam semua aspek untuk meningkatkan vitalitas secara menyeluruh. Dalam upaya pembangkitan dan peningkatan vitalitas yang dimaksud, skema insentif menjadi salah satu sarana penting yang diperkirakan bukan saja cukup atraktif, tetapi dalam jangka panjang dapat menumbuhkan budaya dan etos kehidupan yang menempatkan pengembangan kemampuan Iptek sebagai bagian dari hidup dan kehidupannya.

3. Hasil yang dicapai dalam Pembangunan Iptek s/d Akhir PJP I

Upaya transformasi teknologi, ternyata telah mampu memberikan dampak pada berbagai upaya lain yang meliputi peningkatan kualitas SDM Iptek, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Iptek. Upaya transformasi teknologi dilakukan melalui delapan wahana industri, yaitu industri penerbangan, industri maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat, industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri pertahanan keamanan.

Bersamaan dengan itu, telah terjadi pula peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek. Beberapa indikasi penting yang memberikan petunjuk telah terjadinya peningkatan SDM Iptek antara lain adalah:

Pertama bertambahnya jumlah perguruan tinggi menjadi 52 perguruan tinggi negeri dan lebih dari 1000 perguruan tinggi swasta. Terkait dengan hal ini, jumlah mahasiswa di perguruan tinggi meningkat dari 156 ribu orang pada awal PJP I menjadi lebih dari 2,2 juta orang pada akhir PJP I.

Kedua jumlah mahasiswa program diploma terus meningkat dari 12 ribu orang atau sekitar 3 persen dari jumlah mahasiswa keseluruhan pada akhir Repelita II menjadi sekitar 469 ribu orang atau sekitar 20 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa pada akhir Repelita V. Lulusan program diploma yang dihasilkan adalah sekitar 51 ribu orang untuk berbagai keahlian.

Ketiga jumlah tenaga peneliti di berbagai lembaga penelitian terus meningkat. Jumlah keseluruhan tenaga peneliti untuk semua jenjang pendidikan pada akhir Repelita III adalah sekitar 29 ribu orang dan meningkat menjadi sekitar 68 ribu orang pada akhir Repelita V.

Di bidang kelembagaan Iptek juga menunjukkan perkembangan yang cukup meyakinkan, yang tercermin pada:

Pertama terbentuknya Dewan Riset Nasional (DRN) yang bertugas meningkatkan kegiatan koordinasi, perumusan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program utama nasional riset dan teknologi (Punas Ristek). Program utama pengembangan iptekpun telah dirumuskan oleh DRN tersebut, dan dimanfaatkan sebagai pedoman seleksi program penelitian terpilih (hibah bersaing) khusus untuk perguruan tinggi dan program riset unggulan terpadu yang melibatkan berbagai sektor terkait

Kedua berdirinya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), yang terutama bertugas memberikan pertimbangan pada Pemerintah dan masyarakat mengenai pembinaan iptek melengkapi pengembangan kelembagaan iptek.

Ketiga pembentukan Dewan Standardisasi Nasional ditujukan untuk mendorong makin dikembangkannya sistem standardisasi yang memiliki kaitan dengan perkembangan industri dan iptek.

Keempat untuk mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum bagi penemu dalam pengembangan iptek, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Paten.

Sarana dan prasarana Iptekpun terus disediakan dan dikembangkan sesuai dengan tingkatan dan jenis kebutuhannya, antara lain dapat dilihat dari beberapa upaya berikut:

Pertama dalam rangka menunjang aplikasi kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan iptek ke dalam dunia usaha, dalam PJP I telah dibangun kawasan Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek). Dalam kawasan Puspiptek Serpong telah didirikan antara lain Laboratorium Uji Konstruksi (LUK)-BPPT, Laboratorium Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi (KIM)-LIPI, Laboratorium Sumber Daya Alam dan Energi (LSDE)-BPPT, Laboratorium Kimia Terapan (LKT)LIPI, Laboratorium Fisika Terapan (LFT)-LIPI, Laboratorium Aero, Gas Dinamika dan Getaran (LAGG)-BPPT, Pusat Reaktor Serba Guna (RSG) G.A. Siwabessy dan laboratorium penunjangnya, Laboratorium Metalurgi Terapan (LMT), Laboratorium Termodinamika Motor dan Sistem Propulsi (LTMP), dan Laboratorium Teknologi Proses (LTP), juga telah dibangun Laboratorium Hydrodinamika di ITS.

Kedua untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan bioteknologi, dibangun pusat pengembangan bioteknologi industri di kawasan Puspiptek Serpong, laboratorium bioteknologi LIPI di Cibinong, sebagai salah satu pusat pengembangan bioteknologi pertanian dan 3 buah laboratorium di Pusat Antar-Universitas (PAU). Selain itu, juga telah dikembangkan balai penelitian, antara lain di Bogor, Sukamandi, Sukarame, Maros, Malang untuk kegiatan penelitian tanaman pangan, dan di Gombong, Marihat, Pasuruan untuk tanaman industri, serta di Ciawi, Jakarta, dan Maros untuk kegiatan penelitian peternakan.

Ketiga dalam upaya mendukung kegiatan penelitian di bidang kesehatan telah dibangun 6 pusat penelitian kesehatan, antara lain Puslitbang Ekologi Kesehatan, Puslitbang Farmasi, Puslitbang Gizi, dan Puslit Penyakit tidak Menular dengan berbagai sarana penelitiannya, antara lain laboratorium gizi, laboratorium farmasi, serta lahan percobaan.

Keempat agar dapat berperan dalam kegiatan penguj ian, dan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan dalam industri pengolahan, telah dibangun 9 balai industri dengan ruang lingkup nasional, 9 balai dengan ruang lingkup regional, dan 5 balai dengan ruang lingkup daerah. Di bidang pertambangan dan energi telah dikembangkan beberapa pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Geologi, Pusat Pengembangan Geologi Kelautan, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang dilengkapi dengan berbagai laboratorium, antara lain laboratorium mineralogi, analisis kimia, pengolahan mineral, ekstraksi metalogi, mekanika batuan, mekanika tanah, dan batu bara. Adapun untuk memasyarakatkan teknologi telah dibangun Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Bila dikaji dari aspek substansi pengembangan kemampuan Iptekpun telah menunjukkan berbagai perkembangan yang berarti dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, antara lain:

Pertama kegiatan pengembangan iptek di bidang kebutuhan dasar manusia yang meliputi bidang kesehatan, pertanian, pangan dan gizi, permukiman dan perumahan, serta pendidikan telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya swasembada beras, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan kecerdasan kehidupan masyarakat.

Kegiatan iptek di bidang pertanian telah berhasil melepas 98 varietas unggul padi, yang meliputi 70 varietas unggul padi sawah, 9 varietas padi pasang surut, dan 19 varietas padi gogo, serta 79 varietas unggul palawija. Kegiatan iptek di bidang tanaman hortikultura telah menghasilkan 17 varietas unggul. Kegiatan penelitian di bidang kesehatan dan gizi dalam rangka penanggulangan kebutaan terhadap anak-anak karena kekurangan vitamin A, berhasil digunakan sebagai contoh untuk diterapkan pada negara berkembang lainnya.

Kedua kegiatan pengembangan iptek dalam sumber daya alam dan energi menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat untuk pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Melalui kegiatan survei dan pemetaan telah dihasilkan 2.546 peta dasar rupa bumi, 973 peta dasar radar, dan 380 peta toto dalam berbagai skala. Dalam upaya mengendalikan pencemaran lingkungan, telah dikembangkan lasilitas pengolahan limbah, penguasaan teknologi bersih lingkungan, dan pengembangan proses daur ulang. Dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, telah ditangkarkan beberapa fauna langka, inventarisasi hutan dengan menggunakan citra satelit ataupun foto udara, dan peningkatan koleksi tanaman di kebun raya.

Ketiga, kegiatan pengembangan iptek di bidang industri, khususnya industri pesawat terbang, melalui alih teknologi telah mencapai tahap integrasi teknologi dan sedang menuju ke tahap berikutnya dari transformasi teknologi, yaitu pengembangan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru. Hal itu ditunjukkan dengan kemampuan mengembangkan dan memproduksi pesawat CN 235, dan sedang dirancangnya pesawat terbang N 250 yang merupakan upaya mencapai tahap transformasi teknologi ketiga.

Untuk industri maritim dan perkapalan telah mampu mendesain kapal ikan Mina Jaya 15, 20, 30 DWT yang sesuai dengan kondisi perairan Indonesia, kapal Maruta Jaya 2.050 DWT, Caraka Jaya 1.000-3.600 DWT. Dalam bidang industri transportasi darat, industri kereta api, telah diekspor 150 gerbong kereta api, menguji komponen prototipe kereta rel listrik, girder jalan layang Sosro Bahu, dan bantalan rel yang terbuat dari beton.

Keempat industri telekomunikasi dan elektronika telah mampu memproduksi komponen transistor frekuensi tinggi untuk penguat daya transistor dan komponen semikonduktor untuk keperluan avionik, pemancar radio dan televisi untuk daerah terpencil, serta dikembangkannya komunikasi telepon yang menggunakan frequency division multiplexing (FDM). Sebagian dari produk tersebut di atas telah pula diekspor. Selain itu, telah berhasil diproduksi perangkat stasiun bumi kecil, stasiun pemancar televisi serta penerapan metode elemen hingga (MEH) dalam bentuk perangkat lunak. Adapun di bidang penerapan sistem kontrol otomatik telah dihasilkan beberapa prototipe robot untuk keperluan industri.

Kelima dalam industri energi telah berhasil dibuat desain turbin uap batu bara untuk pembangkit listrik dengan kekuatan 50 kilowatt, model pemanfaatan energi matahari untuk pembangkit tenaga listrik, penggerak pompa irigasi, dan pengolah air laut menjadi air tawar. Di samping itu, juga berhasil dikembangkan pemanfaatan batu bara sebagai kokas dan sebagai karbon aktif. Selain itu, telah berhasil diterapkan hasil studi mengenai Enhanced Oil Recovery (EOR) di beberapa ladang minyak. Juga berhasil ditingkatkan keandalan saluran interkoneksi dan dikembangkan pembuatan briket gambut untuk keramik.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan keamanan negara, telah dilakukan berbagai pengkajian, penelitian, dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan keandalan dan efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan utama sistem senjata ABRI. Kerja sama antara lembaga penelitian dan pengembangan hankam dengan lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dan industri strategis telah dirintis dalam rangka perumusan persyaratan teknis/operasional sistem senjata, pengembangan beberapa peralatan/sistem senjata, serta penerapan beberapa jenis teknologi, seperti teknologi inderaja, teknologi material, dan teknologi perangkat lunak.

Pengembangan kemampuan iptek di bidang sosial budaya, falsafah, ekonomi, hukum, dan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah, masyarakat, dan swasta telah melahirkan pemikiran baru dan membuka cakrawala baru di bidang sosial budaya dan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan. Pemikiran dan perubahan baru di berbagai bidang itu juga merupakan perpaduan dari hasil penelitian dan pendidikan. Berbagai hasil penelitian dan karya tulis yang mendorong cara pikir dan cara pandang iptek itu telah mendorong masyarakat memiliki perhatian saksama dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek.

4. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi dalam Pengembangan Kemampuan Iptek

Dalam mengembangkan kemampuan iptek masih dihadapi berbagai permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang kurang mendukung upaya pengembangan nilai-nilai iptek. Selain itu, masih terdapat ketimpangan kemampuan lembaga iptek Pemerintah dengan swasta.

Pengembangan kemampuan iptek, membutuhkan biaya yang besar dan berjangka panjang. Dengan adanya peredaan ketegangan antara negara adikuasa, anggaran untuk pengembangan iptek yang semula ditujukan untuk pengembangan teknologi militer, dialihkan pada kegiatan untuk menunjang produk yang bersifat ekonomis dan komersial. Keadaan itu menyebabkan persaingan di bidang iptek makin meningkat serta diikuti dengan sikap dan tindakan yang makin protektif dalam kegiatan perdagangan dan proses alih teknologi. Negara Barat mulai mengalihkan perhatian kepada negara Blok Timur dan negara berkembang lainnya dalam memberikan pinjaman dan menanamkan modal, yang juga dapat membatasi negara berkembang di Asia Pasifik, termasuk Indonesia dalam memperoleh sumber dana pembangunan kegiatan pengembangan iptek dari negara maju.

Dalam mempertahankan keunggulan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju, terdapat kecenderungan timbulnya sistem pasaran bersama seperti masyarakat ekonomi Eropa (MEE) dan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (North America Free Trade Agreement, NAFTA) yang akan menyulitkan pemasaran produk industri ataupun jasa dengan kandungan teknologi tinggi dari negara lain yang tidak termasuk dalam sistem pemasaran tersebut. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pengajar dan tenaga peneliti di bidang MIPA dan perekayasaan menyebabkan tenaga untuk pengembangan iptek kurang mampu mengikuti perkembangan iptek yang dibutuhkan oleh industri dan dunia usaha.

Pengembangan kemampuan iptek tidak luput dari berbagai tantangan yang telah siap menghadang, akan tetapi pada saat yang bersamaan dapat pula dikenali berbagai macam peluang yang dapat ditangkap dan dimanfaatkan secara optimal.

5. Tantangan dalam Pengembangan Kemampuan Iptek

Indeks kesejahteraan dan kemampuan SDM di negara-negara di kawasan Asia Pasifik umumnya lebih tinggi dibanding dengan di Indonesia. Tingginya indeks itu merupakan wujud dari besarnya investasi dalam bidang iptek oleh pihak swasta dan masyarakat yang terus meningkat dibanding dengan investasi oleh Pemerintah, dan menunjukkan tingginya kesadaran dan budaya masyarakat di negara-negara di kawasan tersebut untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek. Mengembangkan nilai-nilai dan budaya iptek pada dasarnya adalah melakukan transformasi dari masyarakat berbudaya tradisional menjadi masyarakat yang berpikir analitis kritis dan berketerampilan iptek dengan tetap menjunjung/memelihara nilai-nilai agama, keimanan, dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dinamis apabila minat dan kegairahan masyarakat untuk mengungkapkan rahasia alam semesta dan rahasia kehidupan masyarakat juga meningkat. Minat dan kegairahan itu akan berkembang apabila nilai-nilai dan budaya iptek makin berkembang di masyarakat yang serasi dengan budaya bangsa. Dengan demikian, masyarakat akan makin mampu memahami, memilih, dan menghayati pentingnya iptek dalam lingkungan kehidupan mereka serta mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek untuk meningkatkan kesejahteraannya dan mendorong kemajuan bangsanya. Upaya untuk menumbuhkan budaya kerja, yaitu kerja keras, tertib waktu, tertib aturan, terbuka terhadap cara baru dan teknologi baru serta mampu bekerja sama dengan orang lain merupakan aspek utama yang tidak mudah untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, merupakan tantangan dalam PJP II untuk mengembangkan nilai-nilai iptek yang mampu mendorong peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek, serta menciptakan budaya iptek di masyarakat.

Nilai-nilai dan budaya iptek dalam masyarakat akan berkembang seiring dengan meluasnya kegiatan pelaku iptek yang mengembangkan iptek. Meluasnya upaya pengembangan iptek akan tercipta apabila kemitraan riset makin berkembang. Seperti halnya pengalaman di negara berkembang lainnya, pada awalnya peran Pemerintah dalam pembiayaan dan kegiatan iptek lebih menonjol dari peran masyarakat. Namun, dengan berkembangnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan dan makin meningkatnya kebutuhan pembangunan di bidang iptek, sementara sumber dana pembangunan Pemerintah tetap terbatas, prinsip kemitraan riset antara Pemerintah dan masyarakat makin diperlukan untuk mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan iptek.

Dengan demikian, tantangan selanjutnya adalah mendorong kemitraan riset antara Pemerintah dan masyarakat agar kegiatan pengembangan iptek makin meluas di masyarakat, terutama di lingkungan dunia usaha.

Dalam pada itu, transformasi struktur perekonomian yang dilakukan melalui pembangunan industri telah menunjukkan hasil yang nyata dengan meningkatnya peranan sektor industri terhadap produksi, nilai tambah, sumber devisa, dan penyerapan tenaga kerja nasional. Proses pembangunan selanjutnya akan dipengaruhi oleh penerapan teknologi yang memadai untuk meningkatkan mutu dan pertambahan nilai produk yang selanjutnya dapat memperkuat struktur industri. Namun, kegiatan di sektor produksi masih sangat bergantung pada paket teknologi produksi yang diperoleh melalui lisensi .

Alih teknologi ke dalam kegiatan produksi berjalan lambat dan belum mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah barang dan jasa yang memadai. Alih teknologi juga belum mampu memperkukuh struktur kegiatan produksi agar sektor produksi dapat secara bertahap makin melandaskan perkembangan dirinya pada kemampuan untuk melakukan adopsi, integrasi, dan komersialisasi kemajuan iptek. Dewasa ini terjadi proses relokasi industri manufaktur dari negara maju ke negara berkembang, antara lain Indonesia, karena tertarik oleh ketersediaan pasar dalam negeri yang besar dan tenaga kerja murah. Namun, relokasi ini belum mampu secara efektif mempercepat proses alih teknologi melalui kegiatan pengembangan iptek dan manufaktur progresif. Tantangan berikutnya dengan demikian ialah mempercepat dan mengefektifkan proses alih teknol ogi, antara lain, melalui upaya manufaktur progresif.

Dalam mendayagunakan iptek untuk pengembangan industri, kemampuan iptek suatu negara dapat diukur dari produksi dan pemasaran hasil produksi yang memiliki intensitas kandungan iptek yang tinggi. Peranan industri manufaktur terhadap produksi nasional makin meningkat seperti tercermin dari pertumbuhan industri manufaktur dibanding dengan peranan sektor pertanian. Namun, sekitar 75 persen keluaran seluruh industri manufaktur dihasilkan oleh berbagai industri yang dalam standar internasional diklasifikasikan sebagai industri dengan kandungan teknologi rendah. Adapun industri dengan kandungan teknologi sedang dan tinggi masing-masing memberikan keluaran sekitar 20 dan 5 persen dari keluaran total. Sementara itu, untuk produk manufaktur dengan kandungan teknologi sedang dan tinggi, bahan dan alat proses produksinya masih banyak bergantung pada impor. Kinerja produk manufaktur bernilai teknologi rendah walaupun menunjukkan prestasi yang meningkat, sebagian disebabkan oleh proses relokasi industri dan di kemudian hari apabila faktor keunggulan komparatif Indonesia tidak kompetitif lagi, dapat berpindah ke negara berkembang lainnya. Dengan demikian, keunggulan komparatif statis yang mengandalkan tenaga kerja murah dan kekayaan sumber daya alam tidak lagi menjadi satu-satunya andalan bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, tantangan selanjutnya adalah meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi melalui pengembangan kemam puan iptek.

Kemampuan bangsa Indonesia dalam pengembangan kemampuan iptek dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas SDM dengan berbagai macam dan tingkatan pendidi kan yang dalam PJP I terus meningkat. Namun, apabila dibandingkan dengan standar yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi negara berkembang dan juga negara industri di Asia Pasifik, kualitas dan kuantitas tenaga peneliti dan tenaga teknisi di Indonesia masih belum memadai. Demikian pula, kualitas lulusan lembaga pendidikan di bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA) dan rekayasa yang dibutuhkan oleh sektor industri masih terbatas. Selain itu, dari segi komposisi disiplin ilmu, jumlah, dan penyebaran tenaga akademis di perguruan tinggi menurut bidang ilmu pengetahuan, tempat penugasan, prasarana dan sarana yang dimiliki masih tersebar secara tidak merata dan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Perguruan tinggi yang ada juga masih belum mempunyai standar yang sama dalam mendidik dan menghasilkan tenaga yang berkualitas baik.

Ditinjau dari segi kesempatan kerja, jumlah tenaga kerja di sektor industri terus meningkat. Namun, dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 1990, industri manufaktur berukuran sedang dan besar memiliki jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan D-3 atau lebih tinggi dengan disiplin ilmu MIPA dan perekayasaan sebanyak sekitar 33 ribu orang atau sekitar 1,25 persen saja dari seluruh tenaga kerja di sektor ini. Dari jumlah tenaga yang berpendidikan MIPA dan perekayasaan tersebut, yang memiliki tingkat pendidikan S-2 dan S-3 hanya sekitar 2 persen. Selain itu, pola perkembangan industri belum dikaitkan secara optimal dengan upaya penyediaan program pelatihan tenaga kerja yang terampil dan upaya pengembangan teknologi untuk meningkatkan keahlian, kreativitas, dan produktivitas tenaga kerjanya.

Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi pemerintah dan swasta diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang dan diperkirakan meluluskan sarjana di bidang MIPA dan perekayasaan lebih dari 10.000 orang per tahun. Ditinjau dari tingkat usia dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja, jumlah lulusan tersebut di Indonesia hanya memadai untuk memenuhi kebutuhan pengganti dan pertumbuhan kebutuhan tenaga peneliti, pengajar, dan teknisi di bidang MIPA dan perekayasaan yang regular, tanpa diikuti dengan peningkatan intensitas kegiatan iptek. Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri yang sedang menempuh pendidikan di bidang MIPA dan perekayasaan, jumlahnya relatif lebih sedikit dibanding dengan negara Asia lainnya yang sedang berkembang ekonomi dan industrinya. Sehingga tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas, komposisi, dan kuantitas SDM yang mampu mengembangkan kemampuan iptek untuk menghadapi permasalahan pembangunan dalam PJP II.

Peningkatan produktivitas masyarakat, efisiensi, dan efektivitas seluruh kegiatan iptek ikut menentukan keberhasilan pembangunan iptek. Kerja sama antarlembaga yang melakukan kegiatan iptek dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan melalui penciptaan hubungan yang saling mengisi antarlembaga merupakan aspek penting yang perlu dikembangkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan prasarana dan sarana iptek. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh ilmuwan dari berbagai lembaga perlu dipadukan untuk memanfaatkan sumber daya pembangunan secara optimal. Mekanisme operasional pengelolaan kegiatan riset dan teknologi melalui pengembangan sistem riset nasional ikut menentukan keberhasilan pengembangan iptek. Kerja sama internasional, jaringan sistem informasi kemajuan iptek, dan pengembangan standar mutu produk dalam meningkatkan kegiatan iptek juga akan menentukan perkembangan kemajuan iptek. Oleh karena itu, tantangannya adalah mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang makin memerlukan dukungan iptek.

6. Peluang dalam Pengembangan Kemampuan Iptek

Meskipun masih ditemukan kendala yang merupakan faktor penghambat bagi upaya pengembangan iptek, terdapat peluang yang dapat berperan untuk mendukung keberhasilan pembangunan iptek. Kepedulian terhadap pengembangan kualitas SDM merupakan peluang yang besar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM iptek. Kelancaran arus perdagangan, investasi, transaksi, dan alih teknologi di bidang ekonomi dan industri dapat menyebabkan perubahan nilai sosial budaya yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak suatu bangsa yang juga akan membuka peluang untuk mendorong kemajuan iptek.

Perkembangan pesat dan persebaran berbagai cabang iptek menyebabkan daur hidup suatu produk menjadi lebih singkat. Hubungan antara ilmu pengetahuan dasar dan ilmu pengetahuan terapan yang menghasilkan penemuan dan hubungan antara teknik produksi dan teknologi yang menghasilkan inovasi, makin interaktif dan saling terkait, yang terjadi sejak kegiatan penelitian, rancang bangun, proses produksi, sampai pada pemasaran produk dan jasa. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha dan industri menjadi makin luas sehingga merupakan peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan kegiatan pengembangan iptek serta meningkatkan kemampuan SDM.

Proses pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup mewarnai kegiatan pembangunan yang menuntut penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih berhati-hati dan efisien. Kecenderungan itu mendorong upaya internasional untuk menciptakan program yang dapat meningkatkan daya dukung lahan dan menahan laju kerusakan lingkungan hidup melalui kerja sama kegiatan iptek yang bersifat internasional untuk mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang iptek.

7. Alternatif model insentif dalam pengembangan kemampuan Iptek

Skema insentif dalam pengembangan kemampuan Iptek, pada hakikatnya meru pakan sistem atau cara menumbuhkan motivasi semua pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai individu, kelompok masyarakat atau lembaga, maupun masyarakat (bangsa) secara keseluruhan untuk dapat mengerahkan segala daya dan upayanya secara optimal agar pengembangan kemampuan Iptek dapat berjalan secara efektif.

Implementasi skema insentif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuknya yang konti num mulai dari yang bersifat finansial murni (pajak, upah, kompensasi, dan sebagai nya) sampai yang bersifat non finansial murni (penghargaan, kedudukan, pengakuan, perlindungan, dan sebagainya). Meskipun demikian dalam perwujudannya sangat mungkin sekali terjadi bahwa suatu skema insentif merupakan gabungan atau kombinasi bentuk insentif finansial dan nonfinansial secara serasi dengan mengingat situasi dan kondisi subyek yang menjadi sasaran penerapan insentif tersebut. Pada akhirnya efektifitas instrumen kebijakan ini dalam memacu perkembangan kemampuan Iptek sangat tergantung pada:

Pertama ketepatannya dalam menentukan pilihan bentuk insentif yang sesuai dengan sasaran kebijakan yang ingin dituju, yaitu individu, kelompok masyarakat, atau masyarakat

(bangsa) secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan jenisjenis kebutuhan pada subjek yang menjadi sasaran pemberian insentif. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu jenis kebutuhan menjadi pendahulu atau kelanjutan jenis kebutuhan yang lain. Walaupun bisa saja jenisjenis kebutuhan tersebut bersifat sejajar dalam tingka tannya.

Kedua ketepannya dalam menentukan intensitas insentif yang juga harus sesuai dengan tingkatan kebutuhan pada masing-masing jenis sasaran kebijakan. Tingkat intensitas ini menjadi semakin penting maknanya, bila terbukti bahwa peningkatan intensitas pada tingkatan yang lebih besar dari intensitas optimal tidak membawa peningkatan motivasi justru bisa melemahkan motivasi yang telah terbentuk. Dengan kata lain "kelebihan atau kekurangan" skala intensitas harus diamati secara cermat, agar efektivitas peningkatan motivasi tetap terjaga dengan baik.

Pemetaan model-model skema insendf yang menggambarkan berbagai alternatif rumusan insentif adalah sebagai berikut:

a. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel individu (I) dan itensitas finansial murni (fi).

SI1 = f(I,fi)

b. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel individu (I) dan intensitas non finansial murni (nE).

SI2 = f(I,nfi)

c. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel individu (I), intensitas finansial murni (nS), dan non finansial murni (nE).

SI3 = f(I,fi,nfi)

d. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel individu (I) kelompok masyarakat atau lembaga (L) dan intensitas finansial murni

SI4 = f(L,fi)

e. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel kelompok masyarakat atau lembaga (L) dan intensitas non finansial murni (nE).

SI5 = f(L,nfi)

f. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel kelompok masyarakat atau lembaga (L), intensitas finansial murni (fi) dan intensitas non finansial murni (nfi)

SI6 = f(I,fi,nfi)

g. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel masyarakat/bangsa (Ms) dan itensitas finansial murni (fi)

SI7 = f(Ms,fi)

h. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel masyarakat/bangsa (Ms) dan intensitas non finansial murni (nfi).

SI8 = f(Ms.nfi)

i. Insentive (SI) merupakan fungsi dari variabel masyarakat/bangsa (Ms), intensitas finansial murni dan intensitas non finansial murni (nfi).

SI8 = f(Ms,fi,nfi)

8. Analisis dalam perumusan kebijakan insentif untuk pengembangan kemampuan Iptek.

Ditinjau dari lingkup individu pemberian insentif yang sesuai dapat menimbulkan motivasi untuk menekuni dan mengembangkan kemampuan profesinya. Karena individu memiliki banyak variasi dalam hal karakteristik hidup dan kehidupannya, tarap sosial

ekonomiknya dan nilai-nilai yang diyakininya, maka perlu acuan yang jelas dan konsisten dalam penentuan jenis dan intensitas insentif yang akan diberikannya. Namun secara umum acuan pokoknya adalah hierarkhi kebutuhan manusia baik yang mengikuti model Maslow, Herzberg, McClelland, dan sebagainya. Dalam operasionalnya diperlukan kemampuan untuk mengamati posisi masing-masing individu dalam strata hierakhi kebutuhannya, namun harus dipertimbangkan juga aspek-aspek sosial budaya yang berkembang di lingkungannya.

Ditinjau dari lingkup kelembagaan atau kelompok masyarakat, permasalahannya lebih sederhana dari pada individu karena sebagai entitas sosial sebagian tujuan individu telah berbaur menjadi satu tujuan bersama. Hal yang perlu diwaspadai adalah bahwa meskipun masyarakat atau kelompok individu banyak diwarnai oleh karakteristik bawaan masing-masing individu, namun dalam perwujudan kebutuhan kelompoknya bisa saja sama sekali lain dari karakteristik bawaan tersebut akibat kesepakatan, budaya, dan resultan kepemilikan yang terakumulasikan. Masalah lain yang harus pula dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan insentif kepada suatu entitas sosial yang dalam bentuk umumnya berupa organisasi baik yang bersifat formal maupun yang informal; adalah posisi organisasi dalam daur hidupnya. Setiap tahapan dalam daur hidup organisasi memiliki ciri-ciri dan jenis serta prioritas kebutuhan yang berbeda-beda. Pemberian jenis insentif pada tingkat intensitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam tahapan daur hidup organisasi menjadi daya tarik yang kuat untuk meningkatkan peran serta organisasi dalam pengembangan kemampuan Iptek.

Ditinjau dari lingkup nasional meskipun lebih bersifat homogen dalam pandangan makro, karena kita hanya mengenal satu bangsa. Namun aspirasi kelompok, daerah, suku, agama, dan budaya harus pula diperhatikan secara cermat. Disinilah kiranya perumusan acuannya kebijakan pengalokasian anggaran dan perencanaan pembangunan nasional, akan diuji efektivitasnya dalam menggerakkan vitalitas seluruh masayarakat, individu, dan semua aspek kehidupan untuk dapat mengembangkan kemampuan Iptek yang tinggi dan sesuai dengan potensi alami yang ada serta bertitik tolak dari kekayaan budaya yang berkembang. Pengelolaan sistem kelembagaan dan sistem informasi Iptek pada tingkatan ini menjadi sangat penting perannya. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kebutuhan dalam pengintegrasian, penyerasian, dan penyesuaian proporsinya harus mampu menembus batas-batas struktur, kewenangan, dan fungsi secara nasional.

Beberapa kebijakan insentif yang telah dirumuskan dalam upaya pengembangan kemampuan Iptek dan perlu terus diupayakan peningkatan dalam hal ketajaman, kedalaman, serta keluasannya bilamana sangat diperlukan dalam operasionalnya antara lain adalah:

a. Memanfaatkan sumber anggaran pemerintah adalah Riset Unggulan terpadu, Hibah Bersaing, dan URGE.

b. Memanfaatkan sebagian anggaran pemerintah (subsidi) adalah Riset Unggulan Kemitraan, Voucher Program, Industrial Technology development Program, dan Seed Capital.

c. Bentuk Venture Capital, pemanfaatan Pusat-pusat Litbang, Incubator, dan sebagainya.

9. Kesimpulan Saya

Sistem insentif apapun bentuknya dan kepada siapapun sasarannya tetap diperlukan dan sangat menentukan dalam pengembangan kemampuan Iptek. Karena perilaku, tradisi, dan budaya produktif, kreatif, dan inovatif pertumbuhan dan pembentukannya sangat dipengaruhi oleh sistem insentif yang berlaku. Sistem insentif yang mampu menumbuhkan daya atraksi yang tinggi berpeluang untuk meningkatkan laju pertumbuhan kemampuan Iptek secara cepat, demikian juga halnya sebaliknya sistem insentif yang kurang atraktif atau tidak memiliki pola yang jelas bisa mengarah pada pembentukan perilaku, budaya, dan tradisi yang bersifat negatif.

Untuk dapat menemukan dan menerapkan sistem insentif yang atraktif harus dipenuhi syarat kesesesuaiannya dengan makna yang dikehendaki, dan tingkat kecocokannya dengan sasaran yang ingin digarap. Dan karena makna maupun sasaran penggarapan selalu berubah justru umumnya mengikuti perkembangan kebutuhan dan perkembangan kemampuan Iptek itu sendiri, maka pengkajian, evaluasi, perbaikan bentuk serta intensitas insentif harus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

10. Pandangan ke depan.

Tanpa mengecilkan makna, peran, dan fungsi dari faktor-faktor lain di luar sistem insentif, kecenderungan di masa mendatang yang syarat dengan transparansi di segala aspek kehidupan sangat membutuhkan sistem insentif yang jelas, berarah positif, dan bersfat atraktif. Hal ini bukan saja untuk mendorong peningkatan kemampuan penguasaan Iptek, tetapi juga untuk mendorong percepatan pembangunan di segala bidang.